Normal view

Benarkah Single Mux Diprediksi Ciptakan Monopoli Baru di Industri Penyiaran ?

Baru ini di

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla

Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran masih terus digodok di Komisi I DPR RI. Penerapan sistem penyiaran single mux atau multi mux masih menjadi perdebatan alot.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo mengatakan RUU Penyiaran tak bisa langsung disahkan di paripurna sebelum ada keputusan dari Badan Legislasi (Baleg). Pemerintah ngotot ingin menerapkan sistem single mux. Namun, hal itu dikhawatirkan akan membuka monopoli baru.

"Kalau frekuensi ditarik semua ke satu lembaga penyiaran pemerintah, UU ini akan menggeser monopoli swasta, namun ada monopoli baru, yaitu di lembaga pemerintah. Ini kan tidak fair," ujar Firman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 1 Februari 2018.  

Jika sistem single mux diterapkan, lanjut Firman, dikhawatirkan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terhadap pekerja profesional di industri penyiaran swasta saat ini.

"Karena televisi swasta ke depan akan seperti production house. Semua dikendalikan lembaga penyiaran pemerintah. Ini yang tidak kami inginkan dan tidak menjamin demokrasi penyiaran," kata Firman.

Firman mengatakan Baleg akan bertemu dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo hari ini. Pertemuan itu untuk meminta agar RUU Penyiaran ditunda pembahasannya dalam rapat paripurna dan diselesaikan melalui mekanisme Baleg.

"Jangan sampai UU yang dibuat menggeser monopoli ke tempat lain. UU harus bisa menjamin eksistensi pelaku usaha yang merupakan pilar ekonomi nasional. Jangan sampai menimbulkan pengangguran," kata dia.

lanjutkan

Metrotvnews Channel RSS Feed , butuh software kasir / resto ? hubungi 0838 655 955 35

Leave a comment





Berita lainya :

    Hari ini Lenovo kenalkan selusin laptop baru

    Hari ini Qualcomm resmi kenalkan chipset baru Snapdragon 636

    Hari ini Kembangkan Industri Kerajinan Tangan via Digital